Breaking News

Menu
Previous
Next

Headline

Daerah

Nasional

Pendidikan

Politik

Kriminal

Olah Raga

Recent Posts

Rapat Koordinasi Peningkatan Akses & Mutu Pendidikan, Ini Agendanya

Senin, 19 Agustus 2019 / No Comments

MAKASSAR, Deteksiplus.com - Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan pendidikan yang berkualitas secara merata dan menyeluruh. Termasuk di wilayah Kabupaten Gowa. 
Pihaknya pun sangat memberikan apresiasi luar biasa atas digelarnya Rapat Koordinasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan yang digelar Kementrian Pendidikan Kebudayaan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Senin (19/8).

Menurut Bupati Adnan, adanya rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah dan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk mencari solusi yang tengah dihadapi pemerintah dalam hal penigkatan sumber daya manusia di Indonesia melalui sektor pendidikan. 

"Dengan digelarnya rakor ini segala permasalahan-permasalahan yang ada di daerah otomatis dapat teratasi. Sehingga jangka panjangnya akses dan peningkatan mutu pendidikan di daerah lebih berkualitas," katanya usai menghadiri rapat koordinasi ini. 

Sementara, Sekrestaris Jendral Kementrian Pendidikan Kebudayaan Nasional, Didi Suhardi menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas di Sulawesi Selatan.

Hal ini selaras dengan semboyan Presiden RI yakni "Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju", yang mana pendidikan merupakan salah satu komponen dalam membangun SDM unggul. 

"Kegiatan ini dianggap perlu untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pusat," katanya.

Indikator berdasarkan pendidikan diukur dengan seberapa besar kita mampu memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia usia sekolah untuk bisa menikmati pendidikan. Sesuai dengan amanat dan Undang-undang maka pemerintah sudah mengamatkan agar kita melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

"Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, yang mana pada saatnya nanti minimal anak-anak Indonesia berpendidikan setingkat sekolah menengah, dan tentunya ini perlu kerja keras kita bersama sehingga wajib belajar 12 tahun menjadi program yang kita prioritaskan," jelasnya.

Sekadar diketahui, ada beberapa tantangan yang dihadapi pada dewasa ini dalam rangka menjalankan wajib belajar 12 tahun. Pertama terkait dengan wilayah Indonesia yang sangat luas. Tentu ini merupakan tantangan yang luar biasa, disisi lain masih banyaknya warga Indonesia yang kurang mampu yang diakibatkan tidak adanya keberpihakan pemerintah, sehingga akan sulit mendapatkan kesempatan bersekolah. 

Kedua terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang mana kita tidak ingin hanya sekadar melaksanakan wajib belajar 12 tahun tanpa kualitas sumber daya. Kita ingin pendidikan berkualitas, sehingga bonus demografi yang kita miliki dimana hampir 60 persen Indonesia adalah negara maritim tanpa pendidikan yang berkualitas ini bukan menjadi bonus malah menjadi bencana.

"Olehnya itu, pendidikan yang berkualitas menjadi tanggung jawab kita bersama yang tentu tidak lagi pada tujuan-tujuan hantara tetapi harus langsung dan mungkin menancapkan tujuan-tujuan berkualitas dengan menggunakan indikator-indikator yang tajam sehingga kita bisa langsung melakukan treatment, intervensi untuk merealisasikan kualitas pendidikan tersebut," ungkap Didi Suhardi.

Sementara, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang turut hadir dalam kegiatan mengatakan bahwa aset paling berharga bagi bangsa Indonesia adalah generasi yang terdidik dengan baik.

"Kita tentu menyadari betul bahwa negara kita ini negara yang sangat makmur, dan kaya raya akan sumber daya alam yang melimpah, tentu ini bukan modal satu-satunya untuk kita mensejahterakan rakyat. Begitu banyak negara yang minim SDA, tetapi mampu tumbuh dengan memberikan kesejahteraan yang seadil-adilnya pada rakyatnya," ujarnya.

Tak hanya itu, betapa pentingnya memberikan akses yang baik untuk fasilitas-fasilitas pendukung pendidikan serta perlunya memperhatikan zonasi dan daya tampung sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Sulsel dengan 24 kabupaten/kota, memiliki 330 pulau dan salah satu kesulitan yang dihadapi terkait pelaksanaan UNBK yakni masyarakat yang ada di pulau harus berhari-hari menggunakan alat transportasi laut sederhana. Selain itu mereka harus mengarungi lautan yang ganas, bahkan tiga hari tiga malam. 

"Bisa dibayangkan apakah mereka akan stabil mengikuti UNBK," tutup NA. (Hms)

Editor : M.Rusdi,DM.

Perwakilan Massa Pertanyakan Bahasa Lobi Lobi Kadir Halid

/ No Comments

MAKASSAR, Deteksiplus.com - Setelah massa berorasi bergantian selama dua jam, akhirnya pihak pansus hak angket DPRD Sulsel bersedia menerima perwakilan massa untuk berdialog. Hasil audiensi antara massa aksi dengan Ketua Pansus Hak Angket. DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar, Senin [19/08/2019] siang.
Dari massa aksi, Jendral lapangan Asdar Akbar mewakili 40 kelompok se Sulawesi Selatan menyampaikan pihaknya menginginkan transparansi dari Pansus Hak Angket karena dinilai memaksakan pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel yang baru menjabat belum setahun.

Menanggapi usulan Asdar Akbar, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid mengutarakan jika hasil persidangan nantinya akan mengusulkan ke Mahkamah Agung [MA].

"Saya ketua pansus kok, saya akui yang usulkan hak angket ini. Untuk memperbaiki bagaimana Sulawesi Selatan ini lebih bagus. Hasil dari persidangan nanti akan kita usulkan ke Mahkamah Agung, biarlah MA yang akan menyidangkan. Bagaimana nanti disana silahkan lakukan lobi-lobi", ucapnya.

Seketika usai Ketua Pansus Hak Anglet utarakan dan menyebut "Lobi-lobi" salah satu perwakilan massa aksi merasa keberatan. Mereka tidak setuju bahasa Kadir Halid itu. Menurut mereka ucapan Kadir Halid tentang "Lobi-lobi" tidak pantas diucapkan di rana publik yang seolah menggambarkan kebiasaan buruk DPRD Sulsel soal "Lobi-lobi".

"Kami meminta transparansi bapak, bukan Lobi-lobi bapak, tidak pantas itu diucapkan di publik, karena ini bukan persoalan Lobi-lobi lagi tapi bagaimana anda bisa transparan dalam melakukan tindakan, jangan jadi contoh yang kurang baik terhadap rakyat, anda ini perwakilan rakyat, ada yg anda wakili bukan anda penentu, tapi rakyat", tegas salah satu massa aksi, di ruangan aspirasi DPRD Sulsel.

Lanjut Kadir Halid menyatakan bahwa "Gubernur [Nurdin Abdullah] tidak salah tidak usah takutlah, tidak ada niat kita untuk memakzulkan Gubernur, tapi bagaimana Gubernur menegakkan aturan dan menjalankan aturan dengan baik. Nanti terserah kalau mau ikuti sidang Paripurna, nanti kita sampaikan semua hasil persidangan, tidak ada yang ditutup tutupi. Biar semua tahu apa yang kita bicarakan. Kita akan menuju kerapat pimpinan dalam sidang paripurna," tukas Ketua Pansus Hak Angket itu

Kutip Wikipedia, maksud Pemakzulan diartikan adalah sebuah proses dari sebuah badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Pemakzulan bukan selalu berarti pemecatan atau pelepasan jabatan, tetapi hanya merupakan pernyataan dakwaan secara resmi, mirip pendakwaan dalam kasus-kasus kriminal, sehingga hanya merupakan langkah pertama menuju kemungkinan pemecatan. Saat pejabat tersebut telah dimakzulkan, ia harus menghadapi kemungkinan dinyatakan bersalah melalui sebuah pemungutan suara legislatif, yang kemudian menyebabkan kejatuhan.

Dalam aksi ini, diperkirakan ada seribuan orang dari berbagai elemen kelompok yang tergabung dari berbagai daerah. (*)

Sumber : Syafriadi Djaenaf Dg Mangka,
Editor : M.Rusdi DM.

Wakil Bupati Wajo Hadiri Acara Sosialisasi Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Jutan, Ini Tujuannya

/ No Comments

MAKASSAR, Deteksiplus.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Acara Sosialisasi dan Penyerahan SK Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang dilaksanakan yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 19 Agustus 2019.
Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menghadiri acara ini, dengan agenda acara sosialisasi dan penyerahan SK peta perubahan peruntukan kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan menjadi Kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan dari direktur jendera PKTL ke Gubernur dan Gubernur ke-17 Kabupaten pengusul, juga agenda kedua penyerahan simbolis SK RPHJP 16 UPT KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan RKTP.

Ini sehubungan dengan terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 362 /Menlhk/setjen PLA.0/ 05/ 2019 tanggal 28 Mei 2019, tentang peta perubahan peruntukan kawasan hutan perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan menjadi Kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan.

Ketika kami konfirmasi disela sela acara yang di ikuti Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menyampaikan Sulawesi selatan adalah satu satunya Provinsi yang paling cepat Penyelesaian KPH dan RKTP di indonesia, sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No SK.361/Menlkh/setjen/PLA.0/5/2019, tgl 28 Mei 2019.

"Kami selaku Pemerintah Kabupaten Wajo, sangat mengapresiasi Kementerian LKHK melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk beberapa kawasan hutan yg ada di Kabupaten Wajo, diantaranya adalah kawasan hutan yang ada di Bendungan Paselloreng dan kawasan hutan yang ada Langkenna Kecamatan Keera,"ungkap H. Amran, SE.

Sumbef : Humas Pemkab Wajo,
Editor : Daci Dais.

7 Rekomendasi Hak Angket Pansus DPRD Sulsel di Anggap Keliru

/ No Comments

MAKASSAR, Deteksiplus.com - Aksi mendukung Hak Angket dan menolak Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Sulsel tentang pemakzulan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, berlangsung hari ini di depan kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumoharjo, Senin (19/8) Makassar.
Ratusan Massa ini menamakan diri Aliansi Pendukung Prof Andalan SulSel Parasanganta (APPA SULAPA) mereka menilai Pansus Hak Angket sudah menyalahi tata tertib (tatib) DPRD.
bahkan salah satu peserta aksi mengatakan bahwa Rekomendasi Pansus Hak Angket telah melampaui kewenangan.

"Kami minta agar rekomendasi itu tidak digunakan, karena melanggar Tata Tertib DPRD," teriaknya, hari ini, ketika menyuarakan secara bergantian terkait 7 rekomendasi dari Pansus Hak Angket DPRD Sulsel yang salah satu poinnya adalah mengusulkan pemakzulan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah.

Pansus Hak Angket itu sebenarnya tidak ada ruang dan peluang untuk menjatuhkan Gubernur. Kecuali kalau hasil Angket itu dilanjutkan dengan Hak Menyampaikan Pendapat. Tapi sebenarnya dalam Tatib juga tidak ada Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan, tidak ada itu.

Intinya pansus sudah tidak lagi menggunakan Tatib DPRD sebagai acuan dalam merumuskan hasil penyelidikan Angket. Harusnya pansus mengacu pada Tatib. Bukan memuaskan nafsu keserakahan kekuasaan.

Poin-poin yang ada di hak angket itu yang dituding sebagai  pelanggaran yang dilakukan gubernur, misalnya soal pencopotan pejabat, itu sebenarnya harus diuji dulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kalau semua persoalan melalui DPRD kemudian ke MA, maka akan menghilangkan peran PTUN, terkait urusan Administrasi negara.

"Kalau misalnya rekomendasi ini lolos ke MA, khususnya soal pencopotan pejabat itu, apakah yakin MA akan mengadili sebuah proses yang seharusnya diselesaikan di PTUN," katanya mempertanyakan.

Kemudian terkait SK Pengangkatan 193 pejabat ASN, itu kan sudah selesai, sudah ditangani oleh lembaga yang berwenang, sudah tidak ada lagi yang perlu diuji. Sudah jelas SK itu melanggar karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, kemudian sudah dievaluasi.

"Jadi, sudah tidak ada lagi yang akan diuji di MA," teriak salah satu peserta aksi yang dari kelompok relawan BintangTop

Untuk persoalan mutasi, bukanlah sebuah kebijakan yang strategis. Mutasi dalam hal ini perpindahan pegawai dari Kota/Kabupaten yang masuk dalam manajemen ASN, itu ranahnya Komisi ASN yang mengevaluasi bila mutasi itu melanggar aturan.

Lalu soal keterlambatan serapan anggaran, sudah disampaikan juga bahwa itu karena adanya perbedaan sistem.

Terkait masalah KKN di perusahaan daerah, katanya ada iparnya Gubernur, itu jabatannya masih sebatas  Pjs.

"Taufik hanya bersifat Pjs (pejabat sementara) Dirut. Kedua, Perusda atau Perusahaan Daerah ini belum mengacu pada PP no.54 tahun 2017 tentang BUMD. Perusda masih masa transisi yang baru diusulkan oleh Gubernur untuk menjadi perusahaan perseroan sesuai dengan PP No.54 tentang BUMD

Hal ini kalau dijadikan alasan oleh Pansus karena bertentangan dengan PP no.54 itu, bahwa Direktur BUMD tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Komisaris lain atau Kepala Daerah. Padahal Perusahaan Daerah itu belum berdasarkan PP itu.

Terkait adanya keluarga Wagub jadi pejabat di provinsi itu juga sudah dianalisis dalam pansus itu.

"Maka saudara Wagub itu termasuk salah satu pejabat yang direkomendasi untuk diberhentikan, jangan pura pura bodoh dan budeg,"kata kelompok relawan lainnya

Sebenarnya bila mengacu dalam Tatib DPRD, Pansus itu bukan untuk merekomendasikan memberhentikan seorang pejabat. Cuma merekomendasikan kepada penegak hukum bila ada tindak pidana. Jadi rekomendasi pansus itu sudah melampaui kewenangan DPRD.

" Maka sudah sepantasnya DPRD harus menolak rekomendasi dari pansus hak angket tersebut, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, UU No.23 tahun 2014 dan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD yang mengatur tentang penggunaan Hak Angket.

Memang hasil pansus tetap harus dilaporkan ke rapat paripurna, tapi jangan mengeluarkan rekomendasi. Dari hasil paripurna itu nantinya bila akan menyatakan pendapat, silahkan.

Pengunjuk rasa menilai Pansus ini tendensius, karena dalam persoalan yang berujung pemakzulan gubernur tersebut ada materi yang terkait dengan kesalahan Wagub. Tapi kenapa Gubernur yang dimakzulkan.

Semua proses-proses itu silahkan diuji dulu kebenarannya. Karena DPRD sebagai lembaga politik tidak bisa menguji. Kalau pun menghadirkan tim ahli atau pakar, tapi tidak ada ahli pembandingnya. Jadi sulit untuk mengandalkan kesimpulan berdasarkan pendapat hanya 1 ahli atau 2 versi mereka. Harusnya ada ahli pembandingnya.

Gubernur dan wagub tersebut diketahui bukan usungan dari fraksi yang menginginkan pansus hak angket. Tapi bagaimana pun pasangan tersebut adalah pilihan rakyat. Sehingga fraksi partai yang tidak mengusung Nurdin seperti mencari kesalahan.

"Maka jika mereka diberi kewenangan untuk memutuskan, pasti keputusannya tidak adil. Atau jika diberi kewenangan untuk menyimpulkan, maka pasti kesimpulannya tidak adil," lanjut teriaknya 

Angket itu hanya digunakan untuk kebijakan yang strategis. Sedangkan 5 poin angket pemakzulan gubernur itu bukan kebijakan strategis, tapi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

"Sebagai DPRD, kita mengawasi, mengontrol, kita peringatkan Kepala Daerah, misalnya ada kebijakan yang keluar dari rel, itu tugas DPRD yang mengawasi. Jangan langsung dijatuhkan. (*)

Sumber : Syafriadi Djaenaf Dg Mangka,
Editor : M.Rusdi,DM. SH

Tiba di Debarkasi Sudiang Makassar, Satu Jemaah Haji Selayar Tertunda Kepulangannya

/ No Comments

MAKASSAR, Deteksiplus.com - Jemaah haji Kabupaten Kepulauan Selayar yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) dua bersama jemaah haji dari Kota Makassar, Kabupaten Soppeng, dan dari Tana Toraja, tiba di Asrama Haji Debarkasi Sudiang Makassar Sulawesi Selatan, Senin (19/8/2019) pukul 10.58 Wita. 

Namun demikian satu orang jemaah Haji Selayar atas nama H.  Nur Hakim bin Muh. Sabir masih tertunda kepulangannya ke tanah air karena sakit dan dirawat di Rumah Sakit Hera Arab Saudi. 

"Memang benar ada jemaah kita yang tertunda kepulangannya, atas nama H. Nur Hakim bin Sabir. Beliau sakit karena kelelahan dan dirawat di Rumah Sakit Hera Arab Saudi. Kita menunggu sampai ia pulih dan dipulangkan bersama jemaah haji lainnya ke Indonesia. Untuk perkembangannya kita akan selalu koordinasi dengan panitia haji Debarkasi Sudiang Makassar," ucap Asisten Ekbang dan Kesejahteraan Ir. H. Arfang Arif. 

Sekadar informasi bahwa total jemaah calon haji asal Selayar yang berangkat beberapa waktu lalu sebanyak 117 orang. 

Jemaah haji Kabupaten Kepulauan Selayar berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Azis Jeddah Tanggal 18 Agustus 2019 pukul 16.00 waktu setempat, dan landing di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Sulsel pukul 09.28 Wita. 

Kedatangan para jemaah haji diterima secara resmi oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sudiang Makassar dan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dipulangkan kembali ke daerah. 

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Asisten Ekbang dan Kesejahteraan Setda Ir. H. Arfang Arif mengucapkan selamat datang kepada para jemaah. Ia berharap kedatangan jemaah haji asal Selayar dengan predikat haji mabrur. 

"Usai penerimaan di sini di Debarkasi Sudiang, jemaah langsung kita berangkatkan lagi menuju Selayar. Sebelum diserahkan ke keluarga masing-masing, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan menerima secara resmi di Mesjid Agung Al-Umaraini Benteng. Mudah-mudahan nilai-nilai agama dapat ditingkatkan sebagai bentuk bahwa mereka telah memperoleh haji mabrur," ucap Arfang Arif menutup komentarnya. (Im /Mk/Supardi)

Editor : M.Rusdi,DM.