Breaking News

Menu
Previous
Next

Headline

Daerah

Nasional

Pendidikan

Politik

Kriminal

Olah Raga

Recent Posts

Lapor SPT, Amran Mahmud Ajak Masyarakat Bayar Pajak Tepat Waktu

Selasa, 25 Februari 2020 / No Comments

WAJO, DETEKSIPLUS.com -- Bupati H.Amran Mahmud, mengajak masyarakat kabupaten Wajo untuk taat melaporkan pajak. Hal tersebut diungkapkan  saat menyampaikan SPT Tahunan 2019 beberapa waktu lalu di Rujab Bupati Wajo.

Didampingi Kepala KP2KP Sengkang Hafid dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Watampone M. Catur Miftahuddin, Bupati Wajo melaporkan pajak melalui e-filing.

Usai menyampaikan SPT Tahunan, Bupati mengingatkan agar para ASN dan seluruh masyarakat Wajo segera melaporkan SPT sebelum jatuh tempo yaitu 31 Maret 2020 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2020 bagi Wajib Pajak Badan Usaha. Jika tidak melaporkan SPT tepat waktu dapat dikenai sanksi Rp.100.000,- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp.1.000.000,

Menurut Bupati yang terpilih melalui Pilkada serentak 2018 lalu, kontribusi pajak adalah 85% dari penerimaan negara, artinya pajak yang telah dibayarkan masyarakat menjadi tulang punggung dalam menjalankan pemerintahan dan mendanai pembangunan. Semakin masyarakat sadar untuk membayar pajak maka negara semakin memiliki cukup modal untuk melaksanakan pembangunan tanpa harus berhutang.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Hj. Armayani mengatakan Pajak merupaka sumber pembangunan, karena dari rakyat dan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembangunan sejumlah infrastruktur dan sarana publik lainnya. Tapi terlepas dari semua itu pajak memang merupakan kewajiban setiap warga negara. (Red)

Editor: Daci Dais

H Amran Mahmud Berharap dalam Waktu Dekat Pencairan Dana Desa di Kabupaten Wajo bisa Capai 100 Persen

/ No Comments

MAKASSAR, DETEKSIPLUS.com --  Bupati Wajo, H.Amran Mahmud menghadiri Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (25/2/2020).
H.Amran Mahmud mengatakan bahwa saat ini belum ada pencairan dana desa di Kabupaten Wajo. Ia berharap dalam waktu dekat pencairan dana desa di Kabupaten Wajo bisa mencapai 100 persen dan berharap dana desa dikelola dengan baik.

“Dana desa itu digunakan untuk membangun desa, Saya juga berharap dengan era industry 4.0 penyelewangan penggunaan dana desa itu tidak ada, apalagi dikawal oleh KPK,” tandasnya.

Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Lutfi Latif mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), Kementerian Desa dan seluruh Gubernur di Indonesia untuk melaksanakan Sosialisasi dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa.

“Rapat kerja dilaksanakan dalam tiga tahap ini adalah tahap ketiga yang diikuti dan serentak pada hari ini oleh 11 provinsi di Indonesia, sebelumnya telah ada dua tahap di masing-masing provinsi yang lain yang diikuti sekitar 75.000 desa,” ujarnya.

Lutfi Latif juga menyebutkan kebijakan penyaluran dana desa yang mulai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 pemerintah telah menggelontorkan Rp20, 67 triliun dana desa, tahun 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun, tahun 2017 dan 2018 juga naik menjadi Rp60 triliun, tahun 2019 naik menjadi Rp70 triliun dan di tahun 2020 ini sebesar Rp72 triliun meningkat 2 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Andi Feri S Fudail, menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, arah pokok pemanfaatan dana desa pada awal tahun 2020 ini diutamakan melalui pola program padat karya tunai yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di desa.

Kemudian penggunaan dana desa diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif di tingkat desa mulai dari pengelolaan pasca panen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata, industrialisasi pedesaan dan berbagai bentuk kegiatan lainnya yang mampu menjadi pengungkit ekonomi di desa.

Olehnya itu, ia berharap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan segmen yang baik yang diikuti oleh pendampingan lapangan yang memadai sehingga tata kelola dana bisa semakin partisipatif transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat dalam rangka pengawasan dana desa juga sangat perlu optimalkan.

“Percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa kita sudah tahu bersama bahwa penggunaan dana desa kali ini untuk pembiayaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bidang-bidang tersebut adalah berupa peningkatan kualitas hidup peningkatan kesejahteraan dan peningkatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini memberikan manfaat untuk masyarakat kita, masyarakat desa yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dan kita berharap semua mudah-mudahan Sulawesi Selatan bisa menjadi maju, bisa lebih sejahtera untuk masa-masa yang akan datang terima kasih,” harapnya.

Sosialisasi ini turut dihadiri,Kapolres Wajo, Kajari Sengkang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wajo, Inspektur Inspektorat Kabupaten Wajo,dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wajo, 13 camat lingkup Pemkab Wajo dan 142 kepala desa lingkup Pemkab Wajo (Hw)

Editor: Daci Dais.

Basli Ali Hadiri Sosialisasi dan Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Sulsel

/ No Comments

MAKASSAR, DETEKSIPLUS.com- Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali, menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 di Four Points by Sheraton, Selasa (25/2/2020).

Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan dihadiri langsung oleh Mendagri yang diwakili oleh Direktur Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kemendes diwakili oleh Direktur Pengembangan Kawasan Pedesaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.

Gubernur Sulawesi Selatan menyinggung pemanfaatan dana desa.

“Bagaimana pemanfaatan dana desa dengan baik dengan konsep perencanaan yang matang dan bagaimana penguatan terhadap pemerintah desa untuk lebih berinovasi dalam pemanfaatan dana desa oleh kepala kejaksaan tinggi beserta seluruh jajarannya,” ujar Gubernur.

Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Penataan Administrasi Pemerintahan Desa menyampaikan sambutan Mendagri bahwa pemenuhan persyaratan penyaluran oleh para bupati untuk segera disalurkan ke masing-masing desa dan digunakan sesuai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara itu dari Kabupaten Kepulauan Selayar Selain Bupati, hadir pula Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan, Kapolres, Kajari, Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas PMD, dan para kepala desa. (Humas/Supardi)

Editor: M.Rusdi,DM.

Sie Propam Polres Kep Selayar Sidak di Kantor Samsat Selayar

/ No Comments

SELAYAR, DETEKSIPLUS.com - Sie Propam Polres Kep. Selayar, Bripka Henri Ramli bersama Bripka Nur Kumalasari  melakukan inspeksi mendadak ke kantor Samsat Selayat jalan Siswomiharjo, Kelurahanl Benteng, Kecamatan Benteng Kab Kep Selayar, Selasa 25/2/2020.
Kedatangan Sie Propam Bripka Henri Ramli bersama Bripka Nur Kumalasari itu guna memastikan pelayanan di kantor samsat berjalan lancar sesuai prosedur, Bripka Henri langsung melihat tempat pelayanan pajak kendaraan bermotor. Dia juga berbincang-bincang dengan salah seorang masyarakat yang sedang membayar pajak.

Dia pun sempat menanyakan kepada warga terkait pelayanan di kantor Samsat. "Karena ini adalah merupakan pengawasan internal untuk menciptakan pelayanan yang baik pada masyarakat," ujar Henri

Kanit Reg Iden Iptu Arifin menuturkan bahwa kedatangan Sie Propam adalah suatu kegiatan rutin untuk melakukan pengawasan Internal. "Tujuannya baik yaitu untuk kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat," ucap Arifin. (Supardi)

Editor: M.Rusdi, DM.

Bupati Wajo Hadiri Penyerahan LHE AKIP, Ini Harapannya

Senin, 24 Februari 2020 / No Comments

YOGYAKARTA, DETEKSIPLUS.com -- Penyerahan hasil evaluasi AKIP di hadiri Bupati Wajo Dr.H.Amran Mahmud,S.Sos,.M.Si bersama Sekretaris Daerah H.Amiruddin A,  kepala Bappelitbangda Andi Pallawarukka, Inspektur H.Muh. Arif serta Kabag. organisasi Muh.Ilyas di Ballroom Hotel Tantrem Yogyakarta jln.P.Mangkubumi No.72A Cokro dinigrata, kota Yogyakarta, DIY pada hari Senin 24/02/ 2020.
Yogyakarta menjadi saksi bagaimana pemerintah daerah menerima apresiasi atas keberhasilannya melakukan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan. 

“Evaluasi akuntabilitas kinerja berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan. Melalui SAKIP, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala," lanjut Tjahjo Kumolo.

Menteri PANRB mengingatkan bahwa visi besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah mewujudkan Indonesia Maju, dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan. Salah satunya, dan yang selalu Presiden ulang dalam berbagai kesempatan adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Instansi Pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output. “Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” kata Tjahjo.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

“Nilai tersebut bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan. Saya berharap, Pemerintah Daerah dapat mulai berfokus pada implementasi Performance Based Organization, termasuk upaya menciptakan reward dan punishment yang berdasar pada aspek kinerja, sebagaimana telah diterapkan Daerah Istimewa Yogyakarta. saya berharap para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Sekretaris Daerah untuk fokus pada upaya peningkatan ekfektivitas dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya, seperti penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu; penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program; monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja; serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi," ujar Tjahjo.

Tjahjo sangat berharap komitmen kepala daerah untuk lebih serius lagi dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya, serta meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dengan memastikan sasaran strategis yang jelas dan berorientasi hasil; ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur; program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan; dan rincian kegiatan sesuai dengan maksud kegiatan.

"Sebanyak 190 pemerintah daerah di wilayah III akan diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian, di Yogyakarta 

Andi menjelaskan bahwa setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP.

Tak hanya itu, Kementerian PANRB juga melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori penilaian.

Adapun 190 pemerintah daerah tersebut terdiri dari 178 kabupaten/kota dari 12 provinsi. Provinsi tersebut meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta.

Pada kesempatan ini Bupati Wajo H.Amran Mahmud berharap “LHE AKIP/Rapor SAKIP ini bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan. Namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya dalam memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,“ jelasnya.

Dalam rapor tersebut, Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi sebagai panduan bagi pemerintah daerah agar mampu untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat. "Kami berharap terus ada peningkatan dalam penerapan SAKIP di daerah setiap tahunnya," tambahnya.(Hw)

Editor: A2W