Breaking News

Menu

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban laporan keuangan badan usaha milik desa atas pelaksanaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas dan pelaksanaan usahanya dibiayai melalui 

APBN seperti dana desa maupun anggaran APBD, dan bahkan dana masyarakat maka hari ini Ahad (20/11/2022) Mahasiswa KKN Tematik Posko Desa Tanah Harapan  mengadakan workshop dengan tema “Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa berkenaan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2021 dan Permendes PDTT No. 3 tahun 2021.
Kegiatan Workshop  diikuti oleh seluruh pengelola BUMDesa, perangkat desa dan masyarakat desa, serta kepala desa  di desa Tanah Harapan dan Sekitarnya  selaku penasehat BUMDesa yang diselenggarakan selama 1 hari yaitu Ahad tanggal 20 Nopember  2022.

Materi workshop disampaikan oleh Nurbayani, Tery dan Muliana selaku akademisi dan Trainer  Bumdes.   Materi yang disampaikan diantaranya berkenaan tentang transformasi PP No 11. Tahun 2021, tata cara pelaporan keuangan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang Bumdesa dan PERMENDES PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemringkatan, pembinaan dan pengembangan, Dan pengadaan barang dan/jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) serta Analisis Model Canvas.

“ BUMDESa/BUMDESMA wajib memiliki dan menyusun laporan keuangan secara berkala  berupa laporan semesteran dan laporan tahunan diamanatkan dalam PP No. 11 tahun 2021, mulai dari yang sederhana harus ada buku kas, kemudian juga harus bisa menyusun laporan laba/rugi dan bentuk pelaporan keuangan lainnya, ini wajib karena BUMDESa/BUMDEsma dalam pembiayaannya melalui penyertaan modal itu menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD dan masyarakat”, ungkap ibu dari 2 anak ini.

Pada kesempatan tersebut Nurbayani juga menyampaikan dari setiap pelaporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola BUMDESa waiib untuk disampaikan ke penasehat dalam hal ini kepala desa untuk ditelaah oleh penasehat dan pengawas yang kemudian akan diumumkan melalui musyawarah desa sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021

“ Pengelola Bumdesa harus melaporkan pertanggungjawaban keuangannya kepada penasehat dalam hal ini kepala desa untuk kemudian setelah ditelaah oleh penasehat kemudian setelah disepakati oleh penasehat dan pengawas akan dibawa dalam MUSDES. 

Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 pasal 58 dijelaskan Nurbayani, terdapat tiga ketegori pelaporan keuangan yang harus disusun oleh BUMDesa untuk disampaikan kepada penasehat dan juga musyawarah desa.” Selain pelaporan berkala dan sementeran, dijelaskan Nurbayani bahwa pengelola Bumdes dan penasehat Bumdes berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan keuangan tahunan untuk disampaikan dalam musyawarah desa.

“ laporan keuangan tahunan Bumdesa  disampaikan dalam musyawarah desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas”, Nurbayani juga mengungkapkan bahwa Akuntabilitas desa wajib mengacu terhadap PP. No. 1 tahun 2021, selambat-lambatnya 2 tahun setelah PP tersebut diundangkan. 
 
“temen-teman pengelola Bumdes dan kepala desa sebagai penasehat bumdes, pahami dan pedomani PERMENDES PDTT  No. 3 Tahun 2021  disana diatur bagaaimana penyusunan ADART BUMDESa dan juga  PP No. 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai BUMDesa yang didalamnya juga mengatur mengenai ketentuan pertanggungjawaban BUMDES/BUMDESMA”. Ungkap, Nurbayani. (*)

Editor: Yaya

Post Tags:

No Comment to " Pelatihan Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM