Breaking News

Menu

Workshop & FGD Tentang KLHS Danau Tempe Dibahas Bersama Kementerian ATR/ BPR, Ini Tujuannya


MAKASSAR, Deteksiplus.com — Workshop dan FGD tentang KLHS  Danau Tempe dan DAS Tempe dan Wilayah Sungai Cenranae dan Walennae di hotel NOVOTEL MAKASSAR yang diselenggarakan  oleh Kementerian  ATR/BPN bersama stakeholder lainnya baik Provinsi maupun Kabupaten Wajo, Selasa 24 September 2019.
Acara ini berlangsung setelah mengikuti Upacara HUT ke 59 tahun ATR/BPN di Rujab Gubernur Sulsel.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo  H. Amiruddin A, S.Sos., M.M. pada acara workahop dan FGD tersebut diberi kesempatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi.

Dalam sambutannya mengatakan bahwa  diucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah mengadakan kegiatan Workshop  penyusunan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo. 

Selanjutnya pula diucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan atas kesempatan turut hadir selaku Narasumber/Ahli pada kegiatan ini.

Melalui kegiatan workshop ini nantinya akan dirumuskan bentuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Instrumen Pengendalian Kawasan Perkotaan Sengkang serta KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). 

"Hal ini tentu dapat membantu Pemerintah Kabupaten Wajo dalam penyelesaian RDTR Kawasan Perkotaan Sengkang dan dapat menjadi pintu bagi investasi, sebagaimana diketahui bahwa dalam perizinan OSS, RDTR menjadi syarat dalam pelaksanaannya.
Hadirin yang berbahagia," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

Dan dikatakan kalau melihat pentingnya posisi RDTR dalam pembangunan daerah, dokumen ini harus dapat mengakomodir berbagai kebijakan, data, informasi, fenomena, yang berkembang di Kabupaten Wajo khususnya Perkotaan Sengkang. Perkotaan Sengkang yang berada di tepi Danau Tempe dan merupakan Daerah Aliran Sungai, tentu  memiliki potensi dan juga persoalan yang harus dijawab dalam muatan RDTR ini. 

Juga dijelaskan kalau selain itu, kondisi sosial masyarakat perlu dipertimbangkan secara mendalam sehingga ketika RDTR ini di-PERDA-kan tidak menjadi konflik sosial di masyarakat. hal ini menjadi penting dalam penyusunan rencana detail tata ruang dan instrumen pengendalian ini mengingat karakteristik masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai bersifat heterogen. 

Olehnya itu,  hal ini perlu diperhatikan dan diatur dalam peraturan zonasinya, sehingga perencanaan  tata ruang tidak menjadi kaku dan tetap mengakomodir seluruh elemen masyarakat dalam penerapannya di lapangan. Maka dari itu diharapkan RDTR dan Instrumen Pengendalian ini selain menjadi dokumen pembangunan juga menjadi dokumen yang aplikatif.

"Tentunya hal ini harus menjadi kajian utama mengingat dalam pelaksanaanya nanti, dokumen ini akan bersentuhan langsung dengan masyarakat pesisir danau tempe yang sejak dulu kita kenal mereka bermukim dan beraktifitas di Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya. Sehingga akan menjadi sulit dalam pelaksanaannya jikalau hal ini tidak bisa kita padukan," jelas H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

"Sejalan dengan ini, Pemerintah Kabupaten Wajo saat ini tengah berupaya menjadikan Kawasan Danau Tempe beserta daerah aliran sungainya menjadi icon pembangunan wisata di Kabupaten Wajo. Potensi ini akan kami maksimalkan mengingat sejarah Danau Tempe yang merupakan salah satu danau yang tercatat di jalur pariwisata internasional," Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo menambahkan.

Dan dikatakan kalau dengan potensi luas wilayahnya dan aneka ragam habitatnya pada masanya danau tempe menjadi pusat paru-paru dunia dan salah satu pengekspor ikan air tawar kala itu. Sehingga menjadi perhatian kita bersama agar nama besar ini bisa kita harumkan kembali dengan memadukan potensi kepariwisataan saat ini. 

Tentunya hal ini tetap akan mengacu kepada aturan penggunaan dan pemanfaatan ruang Kawasan danau tempe dan daerah aliran sungai yang tidak serta merta dapat kita gunakan tanpa melalui kajian-kajian akademis.

"Kami berharap melalui kegiatan workshop ini, dokumen-dokumen yang telah disusun berupa materi teknis RDTR, draft Ranperda, naskah akademis, dan dokumen KLHS diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk melakukan proses selanjutnya," harap Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

Maka dari itu, meskipun dokumen ini telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, diharapkan Kementerian ATR/BPN dan stakeholder terkait tetap mengawal keberlanjutannya sehingga apa yang telah disusun dapat terlaksana dan berguna bagi perizinan, investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pembangunan di Kabupaten Wajo kedepannya.

Sumber : Humas Pemkab Wajo, 
Editor : M.Rusdi,DM.

No Comment to " Workshop & FGD Tentang KLHS Danau Tempe Dibahas Bersama Kementerian ATR/ BPR, Ini Tujuannya "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM